Jangan Anaktirikan Bikers!

Jumlah pengendara Tanah Air tiap tahun terus membengkak. Kecenderungan ini makin terlihat ketika lebaran tiba. Banyak bikers memanfaatkan motor untuk mudik.

Di saat bikers mempersiapkan segala sesuatunya untuk mudik Lebaran 1 Syawal 1427 H lalu, eh ada anggapan kalau roda dua itu biang kerok semrawutnya jalan raya. Bahkan muncul desakan kebijakan menyudutkan pengguna motor. Malah ada anggota DPR RI melontarkan pelarangan mudik naik motor di sebuah media elektronik. Walah!

“Sangat tidak bijak dan tidak mendasar. Sama sekali tidak memberi solusi. Kami warga negara sama-sama bayar pajak. Jadi, jangan anaktirikan bikers atau selalu disalahkan,” jelas Muchrodin alias Didiet, pentolan King Club Djakarta (KCDj).

Kalau mau jujur, semrawutnya jalan bukan melulu akibat banyaknya pengguna motor. “Banyak faktor. Di antaranya, keterbatasan sarana dan prasarana transportasi. Enggak heran kalau pengguna motor ambil inisiatif manfaatkan motor untuk jalan jauh termasuk mudik,” tambah M. Rusli, aktivis NSR Club, yang sering mudik naik motor ke Jogja.

Persamaan hak dan kewajiban bisa dilihat dari sumbangan pemilik motor ke negara. Hitung saja pajak yang notabene kewajiban yang harus dibayar ke negara. Berdasarkan data AISI jumlah motor beredar di Indonesia mencapai sekitar 24 juta lebih.

Ambil rata saja satu motor menyumbang Rp 50 ribu untuk pajak kendaraan. Hitung sendiri berapa kocek yang dikeluarkan pengendara untuk negara? “Mestinya bikers punya hak sama dengan pengguna jalan lain. Itu mesti diperjuangkan wakil rakyat. Bukan malah melarang,” tambah Didiet.

Kalaupun ada oknum bikersyang ugal-ugalan, sebenarnya itu bisa diatasi. “Lewat pembinaan dan pengaturan yang jadi tugas aparat Kepolisian. Juga bisa lewat klub yang punya kontribusi positif,” saran Indro Warkop pehobi motor gede.

Gejala ramai-ramai jadi bikersseharusnya justru jadi ukuran kemampuan bangsa kita secara umum. “Terbukti mayoritas baru bisa beli motor. Jangan disalahkan dong, kemampuan memang segitu. Malah, ini bukti rakyat berinisiatif bersusah-payah naik motor demi pengiritan,” lanjut Rusli lagi.

Indro Warkop menambahkan. “Kalau asal melarang itu arogan. Mestinya tugas dewan atau pemerintah melindungi rakyatnya, bukan membatasi. Kan bikerswajib pajak juga. Jangan kewajibannya doang yang dituntut tapi haknya dibatasi,” kata komedian yang maniak Harley-Davidson itu.

Paling tepat langkah jempolan yang dilakukan Polri dan Departemen Perhubungan. Kedua lembaga pemerintah ini mengatur gimana agar perjalanan berjalan lancar. Bikersaman, pengendara lain juga nyaman. Misal dengan pengawalan dan konsentrasi pemberangkatan, serta pengaturan safety selama di perjalanan.

Jadi, bukan sembarang main larang!


Reporter : Sugeng Budiarto
Fotografer : Heri Riswanto
sumber: www.motorplus-online.com